Reportakawan—Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan (HIMAJIP) menyelenggarakan Diskusi Publik bertema “Perpustakaan dalam Kacamata Politik Indonesia: Sistem, Relasi Kuasa, dan Dinamika Kekuasaan” di Lecture Theater Fakultas Adab dan Humaniora, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kalangan profesional, yaitu Abdul Rahmad, S.I.P (Pustakawan Universitas Bosowa), Cici Nurmiyanti, S.I.P (Pustakawan STKIP Andi Mattappa Pangkep), serta Prof. Dr. H. Barsihannor, M.Ag., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, yang memberikan keynote speech sekaligus membuka acara secara resmi.
Diskusi ini juga melibatkan panelis dari unsur akademisi dan praktisi perpustakaan, yakni Kaharullah, S.E., M.M. (Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan), Afzazul Rahman, S.I.P., M.I.P. (Pengelola Perpustakaan Abdurrasyid Daeng Lurang), dan Ayu Trysnawati, S.IP., M.IP. (Dosen Jurusan Ilmu Perpustakaan).
Forum diskusi menyoroti hubungan sistem perpustakaan nasional dan daerah dengan struktur politik Indonesia, termasuk bagaimana dinamika kekuasaan memengaruhi perumusan kebijakan, pengalokasian anggaran, serta peran strategis perpustakaan sebagai pusat informasi publik.
Ketua HIMAJIP, Muh. Rahman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ketimpangan kebijakan yang kerap muncul dalam pengelolaan lembaga perpustakaan. Ia menegaskan pentingnya kajian kritis untuk melihat sejauh mana relasi kekuasaan memengaruhi arah pengembangan perpustakaan.
“Banyak kebijakan perpustakaan yang tidak selaras dengan kebutuhan lapangan. Penting untuk dicermati apakah relasi kekuasaan yang ada memberikan dampak positif atau justru sebaliknya,” ujarnya.
Ia juga berharap kegiatan ini menjadi stimulus bagi terselenggaranya diskusi-diskusi lanjutan, mengingat tingginya antusiasme mahasiswa.
“Harapannya, mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan, khususnya HIMAJIP, terus menginisiasi diskusi yang melibatkan seluruh civitas akademika,” tambahnya.
Salah satu peserta, Sindy Yunita, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan perspektif baru mengenai fungsi perpustakaan dalam konteks sosial-politik. Menurutnya, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi dapat menjadi instrumen yang memengaruhi cara pandang masyarakat.
“Perpustakaan bukan hanya ruang baca, tetapi juga dapat menjadi alat kekuasaan dalam membentuk pola pikir,” tuturnya.
(Ard/Ziy)